FORENSIK & PENILAIAN BANGUNAN PADA PELABUHAN LAUT

DERMAGA DI SPANYOL AMBRUK SAAT FESTIFAL MUSIK,

266 ORANG LUKA-LUKA

Gambar 1.1 Contoh Kasus

1.1        PENDAHULUAN

Pelabuhan merupakan simpul transportasi laut yang menjadi fasilitas penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan. Pelabuhan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonominya. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan dan antar moda transportasi.

Seperti dilansir AFP dan Reuters, Senin (13/8/2018), bagian platform sepanjang 30 meter dan lebar 10 meter di dermaga itu sedang dipenuhi orang-orang yang menonton penyanyi rap dalam festival musik O Marisquino di kota Vigo saat insiden terjadi. Dermaga itu ambruk sesaat sebelum Minggu (12/8) tengah malam waktu setempat. Bagian dermaga yang ambruk itu dipakai sebagai platform bagi para penonton.

Gambar 1.2 Metode Alir Penyusunan Forensik

1.2  UNDANG-UNDANG YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK MENGATUR TENTANG SISTEM KESELAMATAN YANG DIGUNAKAN PADA PEKERJAAN PERBAIKAN.

a)       Undang-undang No. 1/1970 tentang keselamatan kerja

b)      Undang-undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan

c)       Peraturan Menteri Naker No. 01/1980 tentang K3 konstruksi bangunan

Peraturan tersebut diaplikasikan di lapangan untuk tujuan :

1.      Memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berada ditempat kerja sehingga terjamin keselamatan dan kesehatannya akibat dari proses pada kegiatan konstruksi.

2.   Memberikan jaminan perlindungan terhadap segala sumber produksi yaitu pekerja, bahan, mesin/instalasi dan peralatannya sehingga dapat digunakan secara efisien dan terhindar dari kerusakan

3.   Memberi jaminan perlindungan dan rasa aman bagi pekerja didalam melakukan pekerjaan sehingga tercapai tingkat produktifitas.

1.3    PERATURAN-PERATURAN IZIN TENTANG PEKERJAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI PELABUHAN

Dasar Hukum Pelabuhan :

1.       UU 17 Tahun 2008 (Tentang Pelayaran)

2.       PP 61 tahun 2009 (Tentang Kepelabuhan)

3.       PP 64 tahun 2015 (Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009)

4.       KP 414 tahun 2013 (Tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional)

5.       KP 725 tahun 2014 (Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 414 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional)

6.       PM 51 tahun 2015 (Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut)

1.4        ANALISA FORENSIK

          Berikut analisis kemungkinan penyebab keruntuhan Dermaga :

1.   Ketidakmampuan acuan dalam menerima beban. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang dirancang, maka penggunaan bahan baku dengan kualitas baik menjadi mutlak diperlukan. Selain itu juga diperlukan biaya pemeliharaan (maintenance) yang cukup, agar seluruh alat dan bahan yang digunakan dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan (sesuai perancangan).

2.  Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain dermaga adalah peruntukkan fungsi bangunannya, harus sesuai apa yang sudah direncanakan di awal. Jika fungsi bangunan tidak sesuai fungsinya, maka akan terjadi seperti studi kasus yang dibahas ini.

3.    Adanya beban tambahan (beban kejut) diluar perancangan yang dapat menyebabkan struktur kelebihan beban kerja.

Hasil Evaluasi :

A.    Batasan sesuai peraturan yang berlaku bahwa bahan harus dengan kualitas dan standar yang baik sesuai dengan kebutuhan dan pemeliharaan yang cukup agar bahan dan alat bisa digunakan

B.   Dalam mendesain suatu dermaga atau bangunan, harus sesuai dengan rencana dan undang-undang yang berlaku.

C.   Pemerintah seharusnya membuat peraturan perizininan tentang peruntukkan fungsi bangunan yang di alih fungsikan.

KELOMPOK 1

KELAS 4TA05

YUSSANDA CHRISTRIA ADITAMA

MOHAMMAD AGUNG

FURIYADI SIMANJUNTAK

SARAH PARDOSI

SUMBER :

https://news.detik.com/internasional/d-4164199/dermaga-di-spanyol-ambruk-saat-festival-musik-266-orang-luka-luka

ANALISA KONSTRUKSI TAHAN GEMPA RUMAH TRADISIONAL SUKU BESEMAH DI KOTA PAGARALAM SUMATERA SELATAN (UNIVERSITAS GUNADARMA REVIEW)

Gambar Rumah tradisional suku Basemah

Salam Sipil! Sipil! Sipil! Hai calon Engineer, tahukah kamu? Gempa pada umumnya datang ke daerah pegunungan atau di tempat tertentu di dunia ini. Hal ini terjadi karena pergerakan lempeng bumi atau efek dari ledakan gunung. Pada saat ini, manusia sudah bisa membangun gedung yang memiliki ketahanan terhadap gempa. Dengan teknologi modern, semua masalah bisa dihadapi secara efektif.

Di Sumatera Selatan, ada rumah-rumah tradisional Suku Besemah yang memiliki ketahanan terhadap gempa. Rumah-rumah ini telah berdiri selama lebih dari 400 tahun yang lalu. Pemikiran terhadap konstruksi yang unik dari orang-orang di masa lalu untuk membuatnya mampu bertahan terhadap gempa. Hal inilah yang memotivasi kami untuk melakukan penelitian pada rumah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang konstruksi tahan gempa yang ditemukan di bangunan tradisional dari Suku Besemah.

Rumah Besemah ini secara memenuhi semua prinsip rumah kayu tahan gempa yang ada pada saat ini. Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk siswa dalam menciptakan sebuah bangunan arsitektur yang inovatif, dan juga memperkenalkan budaya Besemah untuk masyarakat umum. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deduktif Rasionalistik dan Deskriptif.

Nah selain itu guys, Suku Besemah diprediksi telah mendiami daerah Pagar Alam sejak abad 6 masehi. Selain situs megalitikum, salah satu kebudayaan peninggalan nenek moyang yang masih terjaga hingga kini adalah Rumah Tradisional Besemah atau Ghumah Baghi. Rumah tradisional dengan konstruksi yang sederhana ini mampu bertahan terhadap gempa yang sering terjadi akibat aktivitas vulkanik Gunung Dempo. Namun terbukti Rumah Besemah ini mampu bertahan hingga ratusan tahun.

Berdasarkan SNI 03-1726-2002, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum tahun 2006, ada 3 prinsip dalam pembangunan rumah kayu tahan gempa yaitu: (1) Denah yang sederhana dan simetris, (2) Bahan bangunan harus seringan mungkin, (3) Sistem konstruksi yang memadai dalam mengurangi resiko gempa.

Ada lagi nih guys, Rumah kayu memang cenderung memiliki bahan bangunan yang ringan, namun bila tidak memperhatikan prinsipnya bisa jadi terjadi kesalahan konstruksi terutama dalam hal pemilihan bahan bangunan. Sebagai contoh, jika kita menggunakan atap genteng dan menggunakan kayu-kayu berat pada kuda-kuda atap, maka saat terjadi gempa struktur bagian bawah akan mengalami kerusakan karena struktur atas yang terlalu berat. Tapi hal ini tidak terjadi pada rumah Suku Besemah, mereka telah memiliki pemahaman terhadap beban bahan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

·       H Frick, 1999. Ilmu Konstruksi Bangunan Jilid 1dan 2, Kanisius, Yogyakarta, 1999.

·       Departemen Pekerjaan Umum. 2006. PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH TAHAN GEMPA. Studio Penataan Bangunan dan Lingkungan Dirjen Cipta Karya 2006. Jakarta.

·       Boen, Teddy. 2009. Manual Bangunan Tahan Gempa. World Seismic Safety Initiative. Jakarta.

·       Allen, Edward., 1998, Dasar – Dasar Konstruksi Bangunan, Erlangga . Jakarta.

·       Ir. Soemono 1993. Ilmu Gaya: Bangunan-Bangunan Statis Tak Tertentu. Djambatan.

·       Sunggono, Ir., 1995, Buku Teknik Sipil, Nova Bandung.

·       Abdullah , Mikrajuddin, 2007, Fisika Dasar 1, ITB, Bandung.

·       Prasetya Tiar, 2006, Gempa Bumi Ciri dan Cara Menanggulanginya, Gita Nagari, Yogyakarta.

·       Anantasa, Yuda. 2008. GEMPA BUMI DAN DAMPAK YANG DITIMBULKANNYA, Sidoarjo.

·       Tjondro ,Johannes Adhijoso. 2014. Perkembangan dan Prospek Rekayasa Struktur Kayu di Indonesia. Universitas Kristen Petra.

·       Ari Siswanto .1998. Kearifan Lokal Sumatera Selatan. Palembang.

·       Proto Malayan. 2012. Suku Pasemah (Besemah). Dalam http://protomalayans.blogspot.com/2012/07/suku-pasemah-besemah.html

·       Ahmad Yanuana Samantho. 2013. BUDAYA MEGALITIKUM DI INDONESIA . https://ahmadsamantho.wordpress.com/2013/01/04/budaya-megalitikum-di-indonesia/

·       Badan Pusat Statistik Kota Pagaralam. 2012. Data Kota Pagaralam. http://pagaralamkota.bps.go.id/

Website Universitas Gunadarma :

https://www.gunadarma.ac.id/

Website Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarma :

https://ftsp.gunadarma.ac.id/sipil/

NAMA                      : YUSSANDA CHRISTRIA ADITAMA

NPM                          : 17315363

KELAS                      : 4TA05

MATA KULIAH         : REKAYASA GEMPA

DOSEN PENGAJAR  : I KADEK BAGUS WIDANA PUTRA, ST., MT.

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

JURUSAN TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS GUNADARMA

2019

ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

(APBN)

1.                  PENDAHULUAN

            APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi  dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahuns ering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal (Anne Booth dan Peter McCawley, 1990).

           Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah pasti mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary). Timbullah gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi (Suparmoko, 1992).

           Rincian tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya akan nampak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jadi melalui indikator APBN dapat dianalisis seberarpa jauh peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian nasional (Suseno, 1995).

1.1     APBN Sebagai Alat Mobilisasi Dana Investasi

Sumber dana investasi beasal dari tabungan (saving). Sumber dana investasi swasata (perusahaan) berasal dari tabungan masyarakat yang terhimpun pada lembaga keuangan bank. Sedangkan sumber dana invstasi pemerintah berasal dari tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah terbentuk dari sisa penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (PNBP). Bagian terbesar dari penerimaan dalam negeri berasal dari penerimaan pajak. Untuk APBN 2001 dan 2002, masing-masing penerimaan pajak sebesar Rp 185,54 triliun (61,72%) dan Rp 214,71 triliun (70,42%). Jumlahnya mengalami kenaikan, namuin rasionaya terhadap PDB hampir sama  yaitu masing-masing 12,44% (2001) dan 12,51`% (2002) di bawah target 13,00%.

Tahun 2001 terbentuk tabungan pemerintah sebesar Rp 81,68 triliun, karena besarnya penerimaan dalam negeri Rp. 300,60 triliun, sedang pengeluaran rutin Rp 218,92 triliun. Sedang tahun 2002 terbentuk tabungan pemerintah Rp 186,19 triliun, karena penerimaan dalam negeri Rp 304,89 triliun sedang pengeluaran rutin turun menjadi Rp 200,38 triliun.

1.2     APBN sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Pemerintah Orde Baru telah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tindakan-tindakan ini dapat diringkas sebagai berikut :

a.     Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total.

b.     Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

c.     Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.

d.     Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatassi.

e.     Kebijaksanaann anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri. (Anne Booth dan Peter McCawley, 1990)

          Relasi ekonomi antara pemerintah dengan perusahaan dan rumah tangga terutama melalui pembayaran pajak dan gaji, pengeluaran konsumsi, dan pemberian subsidi.  Dalam sistem ekonomi tertutup tidak ada perdagangan (ekspor dan impor). Tujuan kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum. Dengan kata lain tujuan kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional riil terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perubahan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum (Sumarmoko, 1992).

Kebijakan fiskal tercermin pada volume APBN yang dijalankan pemerintah, karena APBN memuat rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian APBN dipakai oleh pemerintah alat stabilisasi ekonomi. Anggaran yang tidak seimbang akan bisa berpengaruh terhadap pendaptan nasional.

Perubahan pendapatan nasional (tingkat penghasilan) akan ditentukan oleh besarnya angka multplier (angka pengganda). Angka pengganda ditentukan oleh besarnya marginal propensity to consume investasi (I) dan konsumsi  (C) adalah 1/(1-MPC), sedangkan untuk lump-sum tax (Tx) dan pembayaran transfer (Tr) adalah MPC/(1-MPC).

Contoh hipotesis :

          Misalkan suatu APBN defisit, dimana Tax (penerimaan) sebesar 10 satuan, G (pengeluaran) sebesar 15  satuan, sedang MPC diketahui 4/5, maka :

·       Dengan Tax sebesar 10 satuan, pendapatan nasional akan berkurang sebesar 0,8/(1-0,8)10 = 40 satuan

·       Dengan G sebesar 15 satuan, pendapatan nasional akan bertambah sebesar 1/(1-0,8)15 = 75 satuan

·       Jadi anggarann defisit tersebut akan menghasilkan tambahan pendapatan nasional sebesar : (DY) = (DG) – (DTx) = 75 satuan – 40 satuan = 35 satuan.

2.       STRUKTUR DAN SUSUNAN APBN

Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak Tahun 2000, Indonesia telah menguba komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistics (GFS).

2.1     Pendapatan Negara dan Hibah

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaananggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya.

Berbeda dengan sistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000, pada system penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan (pinjaman) tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penerimaan. Dalam pengadministrasian penerimaan negara, departemen/lembaga tidak boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk membiayai kebutuhannya. Beberapa pengeculian dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

2.2     Belanja Negara

Belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. Sebelum diundangkannya UU No. 17/2003, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. UU No. 17/2003 mengintrodusing uniffied budget sehingga tidak lagi ada pembedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Sementara itu, dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan provinsi Papua.

2.3     Defisit dan Surplus

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran.Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.Sejak Tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun. Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu: keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan umum (overallbalance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

2.4     Pembiayaan

Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah: pembiayaan dalam negeri (perbankan dan non perbankan) serta pembiayaan luar negeri (netto) yang merupakan selisihantara penarikan utang luar negeri (bruto) dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

3.       PRINSIP-PRINSIP DALAM APBN

Sejak Orde Baru mulai membangun, APBN kita disusun atas dasar tiga prinsip, yaitu prinsip Anggaran Berimbang (balance budget), prinsip Anggaran Dinamis dan prinsip Anggaran Fungsional. Masing-masing prinsip ini dapat diukur dengan cara perhitungan tertentu (Susento, 1995). Namun sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit.

3.1     Prinsip Anggaran Defisit

Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan :

1)    Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai sumber pembiayaan.

2)    Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN + sumber pembiayaan LN (bersih).

Sebagai perbandingan dapat diringkas sebagai berikut :

Anggaran Defisit                                          Anggaran Berimbang

PNH – BN     = DA                                       PDN – PR = TP

DA                = PbDN + PbLN                      DAP          = AP – TP

PbDN           = PkDN + Non – Pk DN

PbLN            = PPLN – PC PULN

Keterangan :                                                             Keterangan :

PNH             = pendapatan negara                           PDN = Pendapatan DN

                        dan hibah                                          PR    = pengeluaran rutin

BN                = belanja negara                                 TP     = tabungan pemerintah

DA                = defisit Anggaran                               DAP  = defisit anggaran pembangunan

PbDN           = pembiayaan DN                                AP    = anggaran pembangunan

PkDN            = Perbankan DN                                 BLN  = bantuan luar negeri

Non-PkDN    = Non-Perbankan DN                  

PbLN            = pembiayaan LN

PPLN            = penerimaan pinjaman LN

PCPULN       = pembayaran cicilan pokok Utang luar Negeri

3.2     Prinsip Anggaran Dinamis

Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran dikatakan bersifat dinamis absolut apabila TP dari tahun ke tahun terus meningkat. Anggaran bersifat dinamis relatif apabila prosentase kenaikan TP (DTP) terus meningkat atau prosentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun.

Anggaran dinamis relatif dapat dihitung dengan cara :

1)    Prosentase perubahan TP (DTP)

DTP =

2)    Prosentase Ketergantungan Pembiayaan

B₁ =

Keterangan :

TP_z               = tabungan pemerintah tahun x

TP_(x-1)          = tabungan pemerintah tahun sebelumnya

B₁                 = tingkat ketergantungan pembiayaan dari bantuan LN

3.3     Prinsip Anggaran Fungsional

Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan/ pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Prinsip ini sesuai dengan azas “bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan/ pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsionalitas anggaran. Di sini perlu kiranya diberi tolak ukur kuantitatif untuk menentukan sampai seberapa jauh makna kata “sebagai pelengkap” misalnya :

1)    Bila nilai R_i : > 50% = bantuan/pinjaman luar negeri sebagai sumber daya utama.

2)    Bila nilai R_i : 20% - 50% = bantuan/ pinjaman luar negeri sebagai sumber dana  penting.

3)    Bila nilai R_i : < 20% = bantuan/ pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pelengkap.

Pada tahun 1974/1975 nilai Ri sebesar 213,9% (terkecil) dan tahun 1988/ 1989 nilainya 81,5% (terbesar). Selama Pelita I sampai Pelita V, rata-rata nilai R_i sebesar 46,3%. Jadi selama 25 tahun membangun, bantuan/ pinjaman luar negeri masih merupakan sumber dana yang penting bagi pembiayaan pembangunan di Indonesia.